Lokakarya Lanjutan : Diskusi kewenangan desa dan gagasan desa peduli TKI di Kecamatan Muncar(Senin, 10 Oktober 2016).

Kegiatan di fasilitasi oleh Nasrun dari INFEST bekerjasama dengan SBMI Banyuwangi dan Pemerintah Kecamatan Muncar bertempat di Balai Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Peserta terdiri dari 20 orang yang terdiri dari kepala desa, perwakilan pemerintahan desa, komunitas buruh migran, dan pemuda desa.

Proses dari diskusi antara lain:
1. Kegiatan ini dibuka oleh Camat Muncar, dalam sambuatnya kegiatan ini merupakan langkah positif adanya gagasan SBMI untuk membuka cakrawala staff desa yang ada di kecamatan muncar terkait dengan kewenangan desa dan gagasan desa untuk memberikan perlindungan terhadap BMI/TKI. Camat juga berkomitmen terbuka, kalau ada permasalahan atau hal apa saja yang terkait dengan BMI bisa berkoordinasi dengan pemerintahan kecamatan.
2. Nasrun dari diawal menjelaskan posisi desa berdasarkan Undang- Undang No. 6 tahun 2014. Dimana desa mempunyai posisi yang sangat kuat (masyarakat yang mandiri yang mempunyai pemerintahan sendiri) beda dengan Kecamatan, kabuapaten, Propinsi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat.
3. Kemudian narasumber juga memberikan paparan kewenangan desa, jenis kewenangan, dan ruang lingkup kewenangan desa.
4. Ada tanggapan dari beberapa kepala desa, terkait situasi kewenangan desa terkini di kecamatan Muncar. Salah satunya adalah Kades Kedungrejo, Johar memberikan paparan kondisi desanya dengan jalan yang rusak dan telah menyebabkan korban dan Desa tidak mampu untuk memperbaiki dengan anggaran desa. kemudian kewenangan desa terkait retribusi dalam pembangunan tower/pemancar komunikasi di desannya.
5. Wawan Kuswanto (Ketua SBMI Banyuwangi) memberikan salah satu gambaran keterkaitan kewenangan desa didalam mengatur ketenagakerjaan. Dalam prosesnya ketika ada yang mau masuk ke desa wajib ijin ke pihak desa, itulah yang menjadi spirit dari UU desa karena ini adalah lembaga yang diakui oleh negara. Sebagai contoh adalah perdes tentang warganya yang mau berangkat ke luar negeri, sebagai upaya perlindungan mulai dari hulu sampai hilir.
6. Di akhir acara peserta di ajak untuk menginisiasi pembuatan peraturan desa sebagai bentuk wewenang desa dalam memenuhi kebutuhan dari warganya salah satunya tentang perlindungan buruh migran.

Dalam diskusi ini diperoleh kesimpulan bahwa konsep desa harus menggunakan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat kepada desa. salah satunya adalah Desa bisa memberikan perlindungan warganya yang menjadi BMI mulai dari pra sampai purna, desa juga berperan memberikan sosialisasi kebijakan nasional/daerah tentang Undang-undang ketenagakerjaan.

Hasil dari diskusi ini antara lain :
1. Komitmen bersama untuk memaksimalkan kewenangan desa untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat desa.
2. Komitmen Desa bisa memberikan perlindungan warganya yang menjadi BMI mulai dari pra sampai purna, desa juga berperan memberikan sosialisasi kebijakan nasional/daerah tentang Undang-undang ketenagakerjaan

Rencana Tindak Lanjut dari kegiatan lokakarya ini adalah
1. Menginisiasi pembuatan peraturan desa tentang perlindungan buruh migran
2. Pengaturan dan kewenangan desa : UU desa menyebutkan bisa membuat paralegal di desa, karena ada Pos yang bisa di anggarkan, yang paling urgent adalah setelah ada permasalahan tidak bisa membuat laporan untuk melapor.
3. Desa ada kader untuk dilatih menjadi paralegal agar bisa melayani warga desa
4. BMI tidak bisa mengatur keuangan yang sifatnya produktif bisa dilakukan pelatihan keuangan dan kewirausahaan
5. SBMI Banyuwangi turun ke desa-desa di kecamatan Muncar karena banyak masalah yang terjadi di desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *